• Home »
  • CPNS »
  • CPNS Buleleng 2011 Fraksi PDI-P Menolak Perekrutan CPNS

CPNS Buleleng 2011 Fraksi PDI-P Menolak Perekrutan CPNS

Share

HOT NEWS !

Sejak Tahun 2014, Ujian CPNS dilaksanakan secara online dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Apakah Anda sudah mengenal ujian dengan sistem CAT..?

Pelajari Info lengkapnya ...
Klik Disini >>

Fraksi PDI-P di DPRD Buleleng menyatakan menolak usulan perekrutan CPNS tahun 2011 di Pemkab Buleleng. Untuk itu, Fraksi PDI-P akan menolak anggaran yang diajukan Pemkab Buleleng untuk perekrutan CPNS dalam APBD Perubahan tahun ini.

Anggota Fraksi PDI-P Buleleng, Mangku Budiasa, Senin (27/6) kemarin, mengatakan sikap fraksinya sudah jelas menolak perekrutan seribu CPNS yang diusulkan oleh Pemkab Buleleng. Alasan utama penolakan itu adalah karena tidak ada anggaran. “Belanja pegawai kita sudah sangat besar, jika ditambah lagi, Pemkab Buleleng ini bisa kolaps,” katanya.

Dalam APBD Buleleng tahun ini, kata Budiasa, komposisi antara belanja pegawai dan belanja pembangunan sudah tidak rasional, yakni hampir 80 persen berbanding 20 persen. Jika ada perekrutan CPNS baru, maka beban belanja pegawai akan makin bertambah. “Bisa-bisa menjadi 90 persen berbanding 10 persen. Jika itu terjadi, Pemkab ini sudah bangkrut,” katanya.

Budiasa mengakui, sejauh ini Buleleng masih kekurangan guru. Namun, kebijakan yang dilakukan terhadap pengelolaan guru selama ini dinilai tidak efisien. Terbukti, banyak guru yang sudah lolos sertifikasi namun mengeluh kekurangan jam mengajar. Selain itu, banyak guru belakangan ini diangkat menjadi pejabat struktural seperti camat dan kepala bidang. “Ini bagaimana, katanya kurang guru tetapi banyak guru dialihkan menjadi pejabat struktural,” katanya.

Menurut Budiasa, SE Menpan No.15/M.PAN/4/2004 jelas-jelas melarang pengalihan PNS dari pejabat guru ke jabatan non-guru. Bahkan pada poin 7 disebutkan, apabila terjadi kekurangan tenaga guru yang diakibatkan oleh pengalihan guru ke jabatan non-guru, maka usul penambahan guru tak akan dipertimbangkan. “Ini jelas ada larangan guru menjadi pejabat non-guru, tetapi setiap ada mutasi selalu ada guru yang diangkat menjadi pejabat struktural,” ujarnya.

Seperti diberitakan, kendati anggaran untuk perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dicoret dalam APBD 2011 ini, namun Pemkab Buleleng tetap ngotot mengusulkan tambahan CPNS. Buktinya, tahun ini Buleleng mengusulkan tambahan CPNS baru seribu orang terdiri dari tenaga pendidik (guru), kesehatan (dokter), dan tenaga teknis. Jika usulan diterima oleh BKN dan Menpan, maka kemungkinan anggaran akan dialokasikan pada APBD Perubahan. (kmb15)-balipost

Share
Share