• Home »
  • CPNS »
  • Tahun 2011 Seleksi CPNS Kab Semarang Disarankan Dihentikan

Tahun 2011 Seleksi CPNS Kab Semarang Disarankan Dihentikan

Share

HOT NEWS !

Sejak Tahun 2014, Ujian CPNS dilaksanakan secara online dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Apakah Anda sudah mengenal ujian dengan sistem CAT..?

Pelajari Info lengkapnya ...
Klik Disini >>

Perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Semarang, untuk kurun waktu selama tiga tahun ke depan, sebaiknya disetop. Alasannya, jumlah PNS di kabupaten ini sudah berlebih.

Saran tersebut muncul dari kalangan anggota DPRD Kabupaten Semarang, menyusul usulan formasi CPNS 2011 dari pemkab kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), pada 28 Februari 2011 lalu. Sejumlah anggota DPRD mengamati, berlebihnya jumlah PNS menimbulkan kesan para pegawai itu cenderung menganggur karena kurang pekerjaan.

Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto menegaskan, prioritas pembangunan perekonomian dan infrastruktur akan berjalan dengan baik jika perekrutan CPNS dihentikan sementara. “Setidaknya pemkab jangan membuka perekrutan selama tiga tahun ke depan,” ungkapnya, Rabu (29/6).

Salah satu alasannya, porsi belanja pegawai dan publik selama ini timpang. Sebesar 63,5 persen dari APBD terserap untuk pembayaran gaji pegawai, sedangkan untuk belanja publik hanya 39,5 persen. Belum lagi, lanjutnya, jatah belanja publik masih terbebani biaya honor kegiatan pegawai.

Perekrutan CPNS, menurutnya akan membebani APBD karena biaya pembayaran gajinya semakin besar. Ditambah, beban untuk 1.700 tenaga honorer yang baru-baru ini juga sedang diusulkan menjadi CPNS.

“Perlu dilakukan penyebaran pegawai, terutama dari SKPD yang pegawainya berlebih, dipindah ke instansi yang masih kekurangan,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi D Said Riswanto menungkapkan hal serupa. “Saya melihat ada dinas yang salah satu bidang di dalamnya hanya mengelola anggaran Rp 35 juta. Akibatnya tidak semua program terlaksana. Pegawainya pun tidak banyak bekerja,” katanya.

Said berpendapat, membayar pegawai yang tidak banyak bekerja merupakan hal yang sia-sia. Dampak lanjut, pemkab akan mengalami kebangkrutan jika itu dibiarkan. Terlebih, pendapatan daerah selama ini tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Ref : suara merdeka

Share
Share