UMP DKI Jakarta 2013 Diperkirakan diatas Rp. 2 Juta per Bulan

Share

HOT NEWS !

Sejak Tahun 2014, Ujian CPNS dilaksanakan secara online dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Apakah Anda sudah mengenal ujian dengan sistem CAT..?

Pelajari Info lengkapnya ...
Klik Disini >>

UMR 2013 – Dewan Pengupahan Daerah diberi waktu hingga pertengahan bulan ini untuk menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah setempat. Kenaikan UMP DKI Jakarta sendiri diperkirakan di atas Rp2 juta per bulan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, usai menghadiri rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Kapolri Jendral Timur Pradopo dan beberapa menteri ekonomi lainnya.

“Waktunya maksimal pertengahan bulan ini,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin 12 November 2012.

Menurutnya, angka pasti besaran UMP saat ini sedang dibicarakan secara tripartit antara pemerintah (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai perwakilan dari pengusaha.

“Buruh mintanya kan Rp2,6 juta, pengusaha mintanya Rp1,9 juta, ya sekitar itu. Saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik, tapi dua jutaan,” tambahnya.

Muhaimin mengatakan kenaikan UMP pada tahun ini akan signifikan mengingat upah buruh saat ini memang rendah. “Nanti disesuaikan berdasarkan provinsi masing-masing,” ungkapnya.

Ketetapan UMP yang baru itu akan ditetapkan dalam peraturan gubernur daerah masing-masing. Bagi perusahaan yang tak mampu memenuhi UMP tersebut, dapat melakukan penangguhan dengan memenuhi berbagai syarat yaitu audit keuangan, kapasitas perusahaan. Kenaikan UMP ini akan mulai diberlakukan pada 2013.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan, dalam rapat tersebut juga memutuskan untuk out sourcing yang masih dibicarakan antara ketiga pihak. “Outsourcing kita sudah punya UU yang harus secara jelas. Jadi harus kita selaraskan. Kalau ada beda penafsiran, harus ada dialog,” tambahnya.

Dengang langkah tersebut, Hatta berharap investasi di Indonesia dapat terus mengalir ke Indonesia. Selanjutnya, aksi-aksi anarkis para pekerja dapat dihilangkan, sehingga iklim investasi dapat lebih kondusif.

“Kita hormati perjuangan serikat pekerja namun harus tetap ada di jalur hukum yang ada. Kalau ada sweeping dan pelanggaran maka hukum harus ditegakan,” ungkapnya. Ref:viva.co.id

Share
Share