Lowongan Kerja pemberi Keterangan Ahli di bidang PBJP LKPP Tahun 2016

WhatsAppShare

HOT NEWS !

Sejak Tahun 2014, Ujian CPNS dilaksanakan secara online dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Apakah Anda sudah mengenal ujian dengan sistem CAT..?

Pelajari Info lengkapnya ...
Klik Disini >>

Pengumuman
Seleksi Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP RI

Latar Belakang

Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kegiatan

  1. KUH Perdata (BW);
  2. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana;
  3. UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN;
  4. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  5. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya;
  6. Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
  7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
  8. Peraturan : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya;

Gambaran Umum

Dalam APBN diperkirakan komponen pengadaan barang/jasa pemerintah mencapai 80%, dalam pelaksanaannya sering timbul permasalahan hukum. Permasalahan hukum ini sering terjadi pada tahap pelaksanaan kontrak maupun pasca pelaksanaan kontrak. Permasalahan hukum yang timbul dalam pengadaan barang/jasa dapat berupa permasalahan hukum pidana (korupsi atau pidana biasa), persaingan usaha, perdata dan tata usaha negara. Permasalahan hukum ini hampir terjadi di seluruh Instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Sampai saat ini saksi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah di LKPP hanya 50 orang, berdasarkan sebaran kasus dan kuantitas pengadaan barang/jasa pemerintah tentunya masih banyak dibutuhkan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dari tahun ke tahun permintaan terhadap pemberi keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke LKPP semakin meningkat, untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka diperlukan penambahan jumlah pemberi Keterangan ahli pengadaan barang/jasa pemerintah dengan melakukan pelatihan Pemberi Keterangan ahli dengan salah satu materi adalah menyaksikan proses pemberiaan keterangan ahli di persidangan serta mengadakan kunjungan ke lembaga pemerintahan ataupun BUMN sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa, sehingga calon-calon pemberi keterangan ahli tersebut betul-betul paham akan tugasnya dan bertambah wawasannya dalam pengadaan barang/jasa. Pada akhirnya dengan bertambahnya jumlah pemberi keterangan ahli pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan pelaksanaan pemberian keterangan ahli di pengadilan dapat berjalan lancar.

Terbuka kesempatan bagi para PNS maupun Non-PNS yang menguasai bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengikuti seleksi dan pelatihan untuk menjadi pemberi Keterangan Ahli di bidang PBJP baik ditahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan /persidangan.

LKPP RI membuka kesempatan berkarir bagi para PNS maupun Non-PNS yang menguasai bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengikuti seleksi dan pelatihan untuk menjadi :

  • Pemberi Keterangan Ahli di bidang PBJP baik ditahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan /persidangan.

Bagi yang lulus seleksi akan memperoleh sertifikat dan memiliki kesempatan untuk ditugaskan oleh LKPP dalam rangka pelayanan Pemberian Keterangan Ahli untuk memenuhi permintaan Ahli dari:

  1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  2. Kejaksaan;
  3. Kepolisian;
  4. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU);
  5. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
  6. Pengadilan.

Dengan mendapatkan fasilitas akomodasi dan pembiayaan lainnya.

Kualifikasi :

  • Memiliki Integritas dan Komitmen yang tinggi dalam pemberantasan Korupsi
  • Bersedia ditugaskan sebagai pemberi Keterangan Ahli di seluruh Indonesia
  • Memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP.
  • Pernah terlibat di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah minimal 2 tahun dengan melampirkan Surat Keputusan atau Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang (bagi PNS)
  • Mengisi Formulir Pendaftaran Peserta yang dapat di unduh di SINI

Pengiriman Lamaran

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Sdri. Risma di nomor telepon (021) 2991 0450 ext. 0349 atau Sdr.Saepul di nomor telepon (021) 2991 0450 ext.0345 atau melalui email keterangan.ahli@lkpp.go.id

Catatan :

  • Waktu Pendaftaran 10 Februari 2016 s.d 28 Maret 2016.
  • Rekrutmen LKPP ini tidak dipungut biaya.
  • Sumber
WhatsAppShare
Share