Home » Pengumuman » Info Tentang UMK Jatim – Jawa Timur Tahun 2011

Info Tentang UMK Jatim – Jawa Timur Tahun 2011

November 13, 2010 by - Filed under: Pengumuman 
Share/Bookmark


HOT NEWS !

Mulai Tahun 2014, Ujian CPNS akan dilaksanakan secara online dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Apakah Anda sudah mengenal ujian dengan sistem CAT..?

Pelajari Info lengkapnya ...
Klik Disini >>

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jatim 2011 diperkirakan akan dipercepat. Gubernur Soekarwo menyatakan, akan meneken Surat Keputusan (SK) UMK Jatim 2011, Jumat (19/11) mendatang, dengan perkiraan besaran kenaikan antara 7 hingga 10 persen.

Menurut Soekarwo, Jumat dipilih untuk menetapkan UMK karena batas akhir penetapan, jika mengacu aturan yakni 40 hari sebelum UMK 2011 diberlakukan per 1 Januari nanti, adalah hari Sabtu, 20 November. “Karena Sabtu hari libur, maka sehari sebelumnya (Jumat) UMK kemungkinan akan saya tetapkan,” ujarnya kepada Surya, Jumat (12/11).

Pakde Karwo yakin hal itu dapat dilakukan, karena saat ini dari 38 kabupaten/kota di Jatim, hanya UMK dari dua daerah saja, yakni Gresik dan Kabupaten Pasuruan yang dikembalikan. Usulan UMK Gresik yang besarnya Rp1.149.200 per bulan dikembalikan karena dinilai belum ada kesepakatan tripartit, dalam hal ini pihak pengusaha belum menyetujui dan membubuhkan tanda tangan. Selain itu, dengan usulan UMK Rp1.149.200, menjadikan UMK Gresik lebih tinggi dari UMK Surabaya yang Rp1.115.000,00. Padahal selama ini, sebagai kota Metropolis sekaligus ibukota provinsi dengan tingkat kebutuhan hidup lebih tinggi, besaran UMK Surabaya selalu jadi patokan dan lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Jatim.

Sementara UMK Kabupaten Pasuruan yang diusulkan Bupati, nilainya tak sesuai dengan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan menyepakati Rp 1.085.000 per bulan, yang diusulkan Bupati Rp 1.100.000. “Makanya saya minta dua daerah itu secepatnya mengirim usulan UMK yang dikembalikan agar UMK Jatim bisa segera ditetapkan,” tegasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, Hary Soegiri menambahkan, UMK Jatim 2011 diperkirakan naik antara 7-10 persen dibandingkan UMK tahun 2010. Meski naik, kenaikan UMK hanya sekitar 90 persen dari hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di setiap kabupaten/kota.

Besaran angka kenaikan dinilai wajar dengan pertimbangan laju inflasi setiap bulan dan kebutuhan hidup layak (KHL) di setiap kabupaten/kota di Jatim. “Tapi mengenai besaran pastinya, hingga saat ini Dewan Pengupahan Jatim masih membahas UMK yang diusulkan kabupaten/kota, sebelum mendapatkan persetujuan dan ditetapkan dengan SK Gubernur,” katanya.

Khusus wilayah Mataraman, untuk UMK 2011, besarannya tidak boleh kurang dari angka Rp 700.000 atau naik sekitar 8-10 persen dari UMK 2010. Karena kebutuhan hidup minimal di atas garis kemiskinan di wilayah tersebut saat ini mencapai Rp 630.000. “Makanya Pemprov akhirnya mengeluarkan kebijakan tersebut,” terang Hary.

Sementara untuk Pacitan, dengan usulan UMK Rp 700.500 menjadikan UMK di daerah kelahiran Presiden SBY ini tetap yang terendah di antara 38 kabupaten/kota di Jatim. Hal sama juga terjadi pada UMK 2010, dengan besaran Rp 630.000. Bahkan tahun lalu, UMK di Pacitan selain menjadi terendah di Jatim, juga terendah di Indonesia.

Terkait permintaan buruh agar Pemprov menganulir UMK yang diusulkan Wali Kota Surabaya karena dinilai terlalu rendah bagaimana? Ditanya demikian, Gubernur memastikan pihaknya tak akan menganulir UMK yang diusulkan Surabaya. Karena proses penetapannya dinilai sudah sesuai prosedur dan aturan. “Selama UMK yang diusulkan sudah ada kesepakatan tripartit di dewan pengupahan, pasti akan saya teken (tak dianulir),” tegasnya.

Sebelumnya, usulan UMK Surabaya 2011 sebesar Rp 1,115.000 juta per bulan disikapi serius kalangan buruh dari Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim. ABM mendesak gubernur menganulir UMK yang diserahkan Wali Kota Surabaya. Dengan nilai Rp 1,115.000 juta menjadikan UMK Surabaya lebih kecil dibanding dengan UMK Gresik Rp 1.149.200. Koordinator ABM Jatim Jamaluddin menyatakan, Gubernur harus menganulir UMK Surabaya, karena nilainya terlalu rendah dan tidak sesuai hasil survei. Mengacu hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) di Surabaya, UMK yang diusulkan mestinya di atas Rp 1,2 juta. Selain nilainya terlalu rendah, dalam mengambil keputusan besaran UMK, Dewan Pengupahan Kota (DPK) melakukannya dengan cara voting, bukan mendasarkan pada hasil survei KHL.

Jika Gubernur tak menganulir usulan UMK Surabaya, maka dalam dua tahun terakhir ini, kenaikan UMK di kota metropolis ini rata-rata hanya sekitar Rp 83.000. Pada UMK 2009 Rp 948.500, lalu naik Rp 83.000 menjadi Rp 1.031.500 pada 2010, sementara 2011 cuma dinaikkan Rp 83.500 jadi Rp 1.115.000. Padahal tahun 2008 UMK Surabaya pernah naik hingga Rp 143.000 dari Rp 805.500 menjadi Rp 948.500 pada tahun 2009.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pengupahan Jatim, Edy Purwinarto mengatakan, pihaknya meminta Kabupaten Gresik dan Kabupaten Pasuruan –dua daerah yang usulan UMK-nya dikembalikan, supaya segera menyerahkan UMK hasil revisinya ke Pemprov. “Paling lambat kita tunggu hari ini (Jumat, 12/11),” terangnya.

Pentingnya usulan UMK revisi disampaikan, agar penetapan UMK tidak molor. Karena dalam beberapa hari ini, pihaknya terus melakukan pembahasan untuk finalisasi sebelum UMK 2011 Jatim ditetapkan Gubernur dengan SK. ref : nuji-surya